Tanpa disadari, dari sebelum lahir sampai mati, kehidupan kita di Indonesia harus berurusan atau diatur dengan jasa pelayanan publik dari pemerintah. Misalnya, seorang istri melahirkan harus diperiksa oleh pemberi jasa, seperti mantri atau dokter pegawai negeri, petugas puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Selain itu, pengurusan administrasi pembayaran melalui asuransi kesehatan pemerintah dan sebagainya. Begitupun pada saat lahir, bayi harus segera mendapat akta kelahiran lewat jasa pelayanan publik di pemerintahan lokal setempat. Belum lagi saat beranjak remaja dan dewasa harus bersekolah yang dilayani guru negeri. Membuat KTP, kartu keluarga, dan apabila meninggal harus mendapat surat dari lurah untuk mendapatkan kapling di tempat pemakaman umum.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yakni segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meninggkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Gurbernur DIY: Sri Sultan HB X)

 

 

 

 

 

Pascabencana alam, masyarakat membutuhkan waktu untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di tengah berbagai program pemberantasan korupsi dan upaya mereformasi birokrasi, penanganan bencana ini akan bisa memberikan penilaian bagaimana pemerintahan kali ini melindungi nasib wong cilik. Pemerintah diuji bagaimana menangani mereka yang terlantar. Keterlibatan negara dalam menangani kesulitan rakyat yang terkena musibah, menunjukkan kecepatan dan akurasi mereka bertindak menangani masalah.

Sayangnya di negara kita ini, akurasi pelayanan publik dalam membantu kesulitan rakyat justru sering berhadapan dengan permasalahan birokrasi yang tidak saja makin rumit, bahkan tidak jarang memeras. Selama ini proses pelayanan publik di negara kita jarang berlangsung memuaskan, karena hal itu amat terkait dengan kondisi birokrasi kita yang rumit, sengaja dibuat berbelit-belit , boros, terlalu prosedural, tidak efektif.

Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat tertimpa musibah jelas merupakan keharusan bagi negara. Dalam masa rehabilitasi rekonstruksi pembangunan dan renovasi fasilitas layanan publik Dalam Jogja Bangkit News edisi ini akan dibahas tentang hasil penilaian pelayanan publik DIY dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penting untuk mengetahui aspek-aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan sebagai dasar referensi membuat kebijakan dan prioritas perbaikan dalam aspek apa yang perlu dilakukan. Pemerintah terus melakukan perbaikan dan masyarakat juga harus menjaga dan memberikan masukan sehingga terjadi kerjasama yang harmonis antara penyelenggara dan konsumennya. (rdk)