Review RAD Rehab dan Rekon
Kapasitas kelembagaan dalam penanganan rehab dan rekon perlu ditingkatkan. Kapasitas ini mencakup prioritasi pelaksanaan program dan pelayanan publik, agar dapat memenuhi dan menjamin hak-hak korban. Selain itu, diperlukan upaya pengendalian para pihak dalam menjalankan program penanganan secara lebih efektif. Birokrasi resmi perlu diberdayakan, khususnya yang berhubungan langsung dengan korban. Selain itu peningkatan kapasitas juga perlu didorong untuk melipatgandakan energi dan modal sosial.
Demikian antara lain rekomendasi penting yang menjadi hasil dari FGD (focus group discussion) dan Workshop Review Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi, yang berlangsung pada tanggal 25-26 April 2007, bertempat di ruang Radyosuyoso, Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut merupakan salah satu agenda dari Forum Yogya Bangkit, yaitu forum koordinasi dalam percepatan pemulihan pasca bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Forum yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 23/TIM/2006 memiliki tugas dalam koordinasi program, pelaksanaan, dan koordinasi monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana. Keanggotaannya meliputi berbagai elemen seperti unsur pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, NGO, asosiasi usaha, ormas, dan masyarakat. Menjelang satu tahun terjadinya bencana FYB melihat adanya kebutuhan untuk melakukan review terhadap kemajuan pelaksanaan RAD RR DIY. Tujuan pentingnya adalah untuk menemukenali berbagai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan RAD, mencari faktor-faktor penyebabnya, serta mencari solusi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Acara yang berlangsung dengan fasilitasi dari Partnership for Government Reform tersebut dibuka oleh Sekretaris II FYB, Setyoso, yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Bappeda DIY. Ia mewakili dan membacakan kata sambutan tertulis Sekretaris I FYB yang kebetulan berhalangan hadir. Dalam kata sambutan Sekretaris FYB yang kebetulan adalah Sekretaris Daerah DIY, mengingatkan agar para pihak khususnya kepala dinas dan instansi terkait untuk dapat melaporkan program yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta bersama-sama mencari alternatif solusinya.
Pada sidang pleno hari kedua, hadir sebagai pembahas antara lain dari Tim Teknis Nasional, Prof. Dr. Sutatwo, wakil dari Lembaga Ombudsman Swasta dan Lembaga Ombudsman Daerah, dan dari Kaukus Parlemen Bersih, serta wakil dari Bappenas. Hadir pula sebagai pembicara kelompok/klaster antara lain Bakti Setiawan mewakili klaster Infrastruktur, Robby Kusumaharta dari asosiasi pengusaha yang mewakili klaster Ekonomi.
Dalam pengantar sidang pleno tersebut, manajer regional Kemitraan, Idham Ibty, menjelaskan bahwa hasil dari FGD dan Workshop selanjutnya akan dijadikan masukan dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota, terutama untuk penyusunan program rehab dan rekon di tahun 2008. –(PI)–
