Minute Meeting
Coordination Meeting FYB
23 Juli 2007
Bidang Sosial Budaya
Tempat: RM Ayam Goreng Ny.Suharti

Partisipan:
1. Eka Eni Setyaningsih (PW Fatayat NU DIY)
2. Nuning Setyaningsih (CIQAL)
3. Novie (IHAP)
4. Dra. Triningtyas Asih, MA
5. Sri Hidayati (LKK NU DIY)
6. Nining (LKK NU DIY)
7. PKBI DIY (Mukhotib MD)
8. Suharto (SIGAB)
9. Nur Widya (SIGAB)
10. Lestari Budiasih (KPI DIY)
11. Nurul Saadah (SABDA)
12. Sari Murti Widyastuti, SH, M.Hum
13. Zulaikhah (Aisyiah DIY)
14. Adrian Brahma (Dria Manunggal)
15. Setia Adi P (Dria Manunggal)

Berbagai rekomendasi kebijakan telah dihasilkan mencakup bidang-bidang atau klaster seperti pendidikan, kesehatan. infrastruktur/permukiman, ketahanan pangan, dan ekonomi. Meskipun demikian, sebagaimana menjadi bahan pembicaraan pada pertemuan plenary FYB yang lalu, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu untuk dieksplorasi lebih jauh. Isu-isu tersebut adalah tentang optimalisasi dalam pemenuhan hak-hak dasar dari kelompok-kelompok minoritas yang termarginalkan (perempuan, difabel, dan anak). Hal ini terkait pula dengan upaya menuju tujuan pembangunan milenium, yang antara lain dapat dimulai dengan mengangkat isu pemenuhan hak dasar bagi kelompok-kelompok tersebut dengan menggunakan persepktif gender.

TUJUAN DARI PERTEMUAN:
• Mengidentifikasi permasalahan pemenuhan hak dasar bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan (perempuan, difabel, anak-anak, penduduk miskin)
• Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi) dan perlindungan kelompok-kelompok yang termarginalkan.
• Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan yang terintregrasi untuk perbaikan layanan public pasca bencana yang akan dibawa pada saat Plenary FYB
PROSES:
 Tujuan utama pertemuan persiapan (preparation meeting) FYB adalah : mengkritisi hasil rekomendasi yang telah dihasilkan oleh workshop klaster FYB, melalui perspektif jender dan kelompok khusus. Proses diskusi dilakukan seperti FGD, dengan pemandu seorang fasilitator. Masing-masing peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang proses dan hasil-hasil workshop klaster FYB.
 Peserta sebagian besar berasal dari aktivis NGO, yang terlibat secara langsung/tidak terhadap program pemulihan pasca bencana alam.
 Peserta mengritisi penggunaan istilah “accessible for all” dalam rekomendasi program klaster infrastruktur, yang dimaknai secara liberal. Artinya, program rehab dan rekon selain lebih terfokus kepada pemulihan fisik, juga tidak memperhatikan aksesibilitas kelompok marginal (tidak pro-poor). Harusnya, kata yang tepat adalah aksesible tetapi yang berkeadilan.
 Selain itu, ada pula yang menyampaikan bahwa bantuan bagi difabel belum tepat sasaran. Dilihat dari kesiapan psikologis mereka belum siap/bisa menerima keadaan sekarang. Oleh karena itu perlu ada pembedaan. Dibutuhkan konseling psikologis, sebelum mereka dapat lebih percaya diri terjun ke masyarakat.
 Ada pula bantuan peralatan yang numpuk di satu orang, satu orang mendapat tiga kursi roda. Pendirian panti rehabilitasi difabel korban gempa perlu memperhitungkan kesiapan psikologis dan sistem yang mampu mengarahkan difabel kepada kemandirian (tidak menimbulkan ketergantungan). Perlu juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya menjadi difabel baru.
 Di bidang kesehatan, banyak peserta sepakat bahwa jaminan kesehatan belum mencapai sasaran, terutama yang di pelosok. Sosialisasi jamkesos masih kurang, masyarakat belum mengetahui materi dan prosedur jamkesos. Di lain pihak, penyedia layanan seperti rumah sakit sangat abai terhadap prosedur, sehingga terkesan menjadi tidak ramah, dan karena itu layanan yang disediakan menjadi tidak maksimal.
 Di bidang budaya, kritik yang banyak dilontarkan terkait program rahab rekon adalah terlalu fokusnya kepada pemulihan fisik. Di bidang non-fisik, program-program pemulihan nilai-nilai solidaritas, kejujuran, dll, belum mendapat porsi yang memadai. Orientasi fisik juga banyak dirasakan pada bidang pendidikan. Termasuk adanya pernyataan bahwa di DIY telah ada sekolah inklusif sebanyak 63 buah. Sejauh mana sekolah inklusif tersebut benar-benar sesuai dengan makna yang sebenarnya. Perlu sosialisasi pendidikan inklusif, untuk mengimbangi kecenderungan pendidikan di Yogya yang lebih berorientasi kepada liberalisme pendidikan. Pendidikan bukan hanya proses fisik, tetapi juga membangun karakter, kepribadian, dll.

HASIL:
Secara keseluruhan, forum sepakat perlu adanya instrumen/kriteria yang dapat mengukur berbagai penyimpangan atau kebijakan/program yang tidak pro-miskin, difabel, jender, dll.

REKOMENDASI:
 Perlu tindak lanjut dari rekomendasi ini agar masuk dalam rencana aksi rehab dan rekon di masa yang akan dating. Rekomendasi juga perlu ditindaklanjuti dengan mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah (dinas terkait).
 Disepakati untuk membahas rumusan dengan tim perumus dari cluster sosbud di kantor partnership tanggal 24 Juli 2007.